Natuna, metroindonesia.co.id – Pemerintah Kabupaten Natuna menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N – LAPOR) di Gedung Sri Srindit Ranai, Senin, 26 Februari 2024.
Rapat digagas Dinas Kominfo Kabupaten Natuna itu, dibuka langsung Bupati Natuna, Wan Siswandi dan dihadiri oleh sejumlah OPD serta seluruh peserta rapat.
Dalam sambutannya, Plt Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Natuna, Ikhwan Shalihin menyampaikan, rapat digelar untuk memantapkan sistem pengelolaan pelayanan masyarakat.
Menurutnya, program ditangani oleh Dinas Kominfo Kabupaten Natuna sejak tahun 2022 lalu belumvdapat diakses oleh masyarakat.
Oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi. Dalam rapat kita bahas tarkait apa saja yang kita perlukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengadukan persoalan yang ada kepada pemerintah melalui SP4N – LAPOR ini.
Dikatakannya, sistem ini mengakomodir seluruh jenis layanan pengaduan yang berkenaan dengan Pemerintah Kabupaten Natuna.
Sehingga seluruh instansi pemerintah mulai dari tingkat kabupaten hingga desa dilibatkan tanpa terkecuali.
Akan tetapi karena rapat ini dilaksanakan dengan zoom meeting, maka peserta yang hadir di gedung ini hanya sebahagian saja.
Kedepan ia mengaku akan melakukan sosialisai kepada masyarakat banyak menggunakan saluran layanan pengaduan.
“Dan mudah-mudahan melalui rapat ini kita dapat ide-ide dan kesepakatan untuk perbaikan penanganan sistem ini,” pungkasnya.
Sementara Bupati Natuna, Wan Siswandi dalam sambutannya menegaskan bahwa sistem pengaduan ini sangat penting untuk dikelola semaksimal mungkin.
Karena pada proses penyelenggaraan APBD, pasti ada persoalan-persoalan yang tidak memenuhi keinginan masyarakat tidak dapat tersalurkan.
Selain itu ia juga menyarakan kepada Diskominfo Kabupaten Natuna dan seluruh jajaran pemerintah agar keluhan masyarakat dapat dialamatkan ke instansi yang tepat dan harus dijawab oleh satuan-satuan pemerintahan juga.
Karena menurutnya, di setiap OPD ada bidang-bidang yang membidangi satu segmen kegiatan. Misalnya di Dinas Perhubungan terdapat Bidang Perhubungan Udara yang jauh berbeda dengan Bidang Perhubungan Darat.
Jangan sampai masyarakat kecewa karena yang dikeluhkan soal layanan kesehatan tapi pejabat yang menjawabnya orang dinas pendidikan. Itu tidak boleh terjadi.(Bud)
