Waspada Sumpah Serapah Wali Murid Terhadap Pelaku “Pungli” Di SD N 014664

 

Kisaran, MetroIndonesia.co.id – Iwan, orang tua siswa di Sekolah Dasar Negeri 014664 Rahuning, Kecamatan Rahuning, Kabupaten Asahan terlihat lesu, saat ditemui wartawan MetroIndonesia.co.id
disalah satu warung tidak jauh dari Kompleks SD Negeri 014664 Senin 31/05/202.

Tatapannya terlihat kosong. Sulitnya situasi ekonomi dimasa pandemi memaksa dirinya harus putar otak tujuh keliling guna menopang biaya hidup rumah tangga. Apalagi anak anak sudah selesai mengikuti ujian.

Namun dibalik kesusahan itu, masih banyak oknum yang memanfaatkan situasi, untuk mendapatkan keuntungan. Hal itu disampaikan Iwan saat membayar biaya kutipan pembayaran izazah anaknya di SD tersebut. Ia pun menduga ada yang tidak beres atas pungutan itu.

Pengeluaran berbau ” pungli ” berupa kutipan uang ijazah sebesar Rp.150 ribu dan uang perpisahan sebesar 30 ribu bagi murid Kelas VI, serta dugaan pemotongan dana PIP (Program Indonesia Pintar) sebesar 60 ribu sangat memberatkan bagi Iwan.

Iwan mengaku keberatan dan terpaksa membayar uang ijazah sebesar 150 ribu, karena takut dipersulit proses administrasi anaknya yang ikut lulus – lulusan di Sekolah itu.

Jujur saya tidak ikhlas, cuman terpaksa, karena katanya sudah kesepakatan semua orang tua siswa. Walau pun sudah saya bayar Rp 150 ribu, saya bilang sama ibu guru penerima uang, bahwa dirinya tidak izin dunia akhirat. Kalau pun jadi darah akan jadi darah tinggi, jika jadi daging maka akan menjadi daging tumbuh bagi orang ibu, ujar Iwan.

Iwan memohon kepada Bupati dan Kapolres Asahan agar kiranya dapat menindak lanjuti keresahan masyarakat khususnya wali murid di SD Negeri 014664 Rahuning terkait banyaknya kutipan.” Saya berharap Bapak Bupati dan Bapak Kapolres dapat menyahuti aspirasi wali murid yang keberatan dengan banyaknya kutipan di sekolah tersebut,” pungkasnya.

Informasi diperoleh, kutipan uang ijazah 150 ribu dan uang perpisahan 30 ribu itu dilakukan sekolah berdasarkan hasil musyawarah wali murid. Disebutkan pengutipan itu dilakukan sebelum pelaksanaan acara perpisahan pada tanggal 28 Maret 2021.

Kepala Sekolah SD Negeri 014664 Rahuning Nurainim SPd didampingi wali Kelas VI Duma Sari Siregar SPd saat dikonfirmasi awak media di kantornya, Senin (31/05/2021) sekira pukul 10.30 Wib, membantah melakukan pengutipan uang ijazah.

Celakanya Nurainim membenarkan ada menerima pemberian uang sebesar Rp.150 ribu, sebagai ucapan terima kasih dan untuk acara perpisahan.

Uang tersebut diserahkan oleh orang tua murid kepada wali kelas VI Duma Sari Siregar dan dipergunakan untuk biaya acara perpisahan dan pembelian hadiah bagi para guru di sekolah. Ditambahkan Duma Sari Siregar jumlah siswa Kelas VI di SD Negeri 014664 itu tahun ini yang ikut lulus sebanyak 46 orang, katanya.

Terkait dugaan pemotongan bantuan dari siswa penerima bantuan PIP (Program Indonesia Pintar) Kemendikbud RI, Nurainim juga berdalih tidak ada makukan pemotongan. Ia menjelaskan orang tua siswa penerima bantuan memang ada memberikan uang terima kasih kepada petugas yang mengurus proses pencairannya secara pribadi.

“Bukan hanya 60 ribu, kadang orang itu memberi sampai 100 Ribu. Ada lagi orang itu yang dapat 450 ribu kemudian mengasi sama guru 150 ribu. Tapi itu kan namanya pribadi, bukan dipaksakan atau difaktorkan,” ujar Nurainim .

Ada juga meberi Rp 20 ribu bahkan Rp.10 ribu. Adapun jumlah siswa penerima bantuan PIP tahun 2021 sebanyak 68 orang.

Tidak hanya itu, Kepala SD Negeri 014664 ini juga menyampaikan seolah – olah pemberian uang terima kasih dari orang tua atau wali murid tersebut adalah merupakan hal yang wajar karena pihak sekolah telah membantu proses pengusulan agar siswa bisa mendapat bantuan PIP.

Karena banyak orang tua siswa mintak tolong supaya anaknya diusulkan untuk mendapat bantuan, dan mereka berjanji akan memberikan uang terima kasih kepada pihak sekolah bila bantuannya sudah keluar, paparnya.

Pernyataan kepala sekolah ini jelas melanggar aturan dan UU tentang gratifikasi.

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pengecualian:
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan yang Mengatur Gratifikasi

Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,

Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK

Penjelasan Aturan Hukum

Pasal 12 UU No. 20/2001:

Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar:
Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;
Sanksi

Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001
Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.Pertayaannya, apakah pungutan dilakukan di SD N 014664, termasuk didalamnya?(jt)

Recommended For You

Avatar

About the Author: metro indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *