Warga Desa Centeng, Tolak Kompensasi Rp 1 Juta Dari Perusahaan Tambang

(Salah satu lokasi tambang di Lingga )

 

Lingga, metroindonesia.co.id – Eksploitasi Sumber Daya Alam secara berlebihan bisa berdampak buruk terhadap daerah itu sendiri.

Maraknya perusahaan tambang yang ingin mengeruk sumber daya alam di Kabupaten Lingga, Provinsi Kepri, tentu akan berdampak pada kerusakan Lingkungan hidup. Hal tersebut menunjukkan bukti adanya dugaan korupsi struktural secara sistemik melibatkan aparat pemerintah.

Indikasi korupsi sudah terjadi mulai awal perencanaan sampai eksploitasi Sumber Daya Alam, karena lemahnya pengawasan pada saat mulai beroperasi. Akibatnya kerusakan Lingkungan tak terhindarkan lagi yang dampaknya di rasakan langsung oleh masyarakat.

Kerusakan Alam Lingga akibat pernambangan pasir, bauksit maupun timah, bukan rahasia lagi. Celakanya eksploitasi Sumber kekayaan Alam Lingga hanya di nikmati oleh segelintir orang dan oknum pejabat serta kelompok- kelompok yang merasa berkuasa di Negeri Bunda Tanah Melayu.

Dengan berkedok insvestor, mereka terlebih dulu membungkam masyarakat dengan memberi kompensasi sebesar Rp 1 Juta per satu kepala keluarga.
Apabila masyarakat menolak dan menuntut lebih kepada insvestor, konsekwensinya dituding menghalang – halangi pembangunan yang berujung pidana.

Salah satu contoh adalah perusahaan tambang yang akan beroperasi di desa Centeng kecamatan Lingga Utara dan sekitarnya. Menurut informasi di himpun Wartawan dari berbagai sumber, masyarakat menolak dana kompensasi dari tiga perusahaan tambang sebesar satu juta rupiah( Rp1.000.000 )

Kepala desa Centeng, Reza ketika di hubungi wartawan Metro Indonesia.co.id Rabu (8/6/2022 ) melalui Hand Phone Selulernya guna memastikan alasan kabar penolakan dari masyarakat, terkait kompensasi, nomor Handphone nya tidak aktif atau berada di luar jangkauan.

Aksi penolakan kompensasi oleh warga desa Centeng, sejatinya aparat penegak hukum tidak terprovokasi dan tidak memasukkan kedalam kategori pemerasan yang akhirnya diseret keranah pidana, pasalnya warga hanya menuntut hak – hak mereka dari dampak kerusakan lingkungan saat tambang beroperasi.

Pemerintah diminta berpihak kepada kepentingan masyarakat bukan sebaliknya, dimana ketika timbul konflik antara perusahaan tambang dengan warga, pemerintah atau aparat penegak hukum di tuding membela pihak perusahaan yang kerab menakut – nakuti warga dengan ancaman pidana kalau tidak mau menerima keputusan perusahaan.(MI/Taufik Safira)

Recommended For You

Avatar

About the Author: metro indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *