Wabup Asahan Ikuti Rakor Penguatan Sinergi dengan KPK, Kemendagri, BPKP dan Pemerintah Daerah

(Wabup Asahan saat Ikuti Rakor Penguatan Sinergi dengan KPK)

 

Asahan, metroIndonesia.co.id – Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin Siregar S.Sos, MSi mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) penguatan sinergi antara KPK dengan Kemendagri, BPKP dan Pemerintah Daerah di Wilayah I Kedeputian Bidang Koordinasi dan Supervisi bertempat di Aula Tengku Rizal Nurdin kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (27/03/2024).

Dalam kesempatan itu Pj Gubernur Sumatera Utara Hassanudin menyampaikan banyak hal yang sudah dicapai pada Tahun 2023 yang merupakan hasil kerja bersama. Dan Pemprov Sumut tetap akan terus melakukan perbaikan, melalui dukungan KPK dan pemerintah pusat, serta Forkopimda dan instansi vertikal lainnya yang ada di Sumut.

Dikatakannya, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga terus memperkuat implementasi SIPD yang sudah dikembangkan oleh Kemendagri. SIPD membuat data perencanaan, penganggaran, belanja, dan realisasi anggaran menjadi terintegrasi, sehingga bisa memantau alokasi anggaran untuk penanganan stunting atau kemisikinan dengan tepat dan cepat yang tersebar di berbagai kegiatan lintas OPD.

Kemudian untuk aspek pengadaan barang dan jasa, kata Pj Gubsu, pihaknya akan terus mengembangkan sistem pengadaan barang jasa dengan sistem e-Catalog, penataan barang milik daerah, pendataan, pengadministrasian, dan penguasaan aset daerah agar tidak dikuasai oleh pihak-pihak ketiga.

Penguasaan asset daerah dilakukan bekerja sama dengan BPN, dan hasilnya banyak bidang tanah yang sudah disertifikatkan, serta pengembangan pemanfaatan barang milik daerah dengan konsep best use dan high use.

Selanjutnya untuk aspek perizinan, kami akan terus mengembangkan sarana prasarana, regulasi dan penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. Mendorong optimalisasi pelayanan mal pelayanan publik di empat kabupaten / kota lainnya,” ujar Hassanudin.

Sementara Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK RI Didik Agung Widjanarko mengajak semua pihak untuk berintropeksi diri terkait cerminan korupsi yang ada. Seperti di tingkat negara pada tahun 2022, Indonesia memeroleh nilai 34 dengan rangking 110 dari 190 negara. Nilai ini tidak mengalami perubahan pada tahun 2023, yang nilainya juga 34 dengan rangking 115.

Didik Agung Widjanarko juga menyampaikan beberapa point penting. Pertama penilaian dari transparansi internasional Indonesia mengenai sektor politik Pemilu yang telah berjalan dengan jujur, adil, dan terintegritas. Pada sektor pra peradilan dan penegakan hukum tidak ada kekuatan intervensi. Untuk sektor ekonomi dan bisnis adanya perbaikan iklim usaha.

Kemudian untuk kebebasan orang menyampaikan pendapat terkait hal – hal yang tidak sejalan dengan pemerintah menjadi rekomendasi untuk dilakukan perbaikan ke depan,” ujar Deputi Bidang Kordinasi dan Supervisi KPK RI itu.

Secara terpisah usai acara, Wakil Bupati Asahan Taufik Zainal Abidin didampingi beberapa OPD menyatakan siap mendukung Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam setiap program kerjanya sesuai dengan visi Pemprovsu yang bertujuan mewujudkan Sumatera Utara yang maju, aman dan bermartabat.

Taufik juga mengucapkan selamat kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang telah mendapat penghargaan kategori sertifikasi dengan luasan terbanyak dari KPK RI.(jt)

Recommended For You

Avatar

About the Author: metro indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *