Rumpun Hilang, Nelayan Tuntut Ganti Rugi

(Ketua Komisi II DPRD Natuna, Marzuki bersama anggota Hendri FN, saat melakukan pertemuan dengan sejumlah perwakilan nelayan dan Dinas Perikanan)

 

Natuna, metroindonesia.co.id – Aktifis nelayan Sedanau Bahrulazi meminta kepada pemerintah agar mengganti rugi sejumlah rumpun nelayan yang hilang dari zona tangkap nelayan tradisional.

Hal tersebut dikemukakannya saat melakukan pertemuan dengan komisi II DPRD Natuna, bersama sejumlah Perwakilan nelayan dari berbagai kecamatan Selasa 11/01/2022. ” Pertemuan hari ini merupakan kedua kalinya. Kami meminta ganti rugi kepada pemerintah, dikarenakan banyaknya rumpon nelayan yang hilang belakangan ini, “ujar Bahrulazi mewakili twman-tan Nelayan lainnya.

Raiibnya puluhan rumpon ikan diduga disebabkan keberadaan kapal-kapal lengkong atau sejenisnya, sengaja melanggar batas wilayah tangkap dibawah 12 mil .

“Hari ini kami datang memperjelas itu. Ayo bantu kami, kami ini udah lapar. Tolong dikembalikan rumpon kami yang hilang”, ujar Bahrulazi.

Mereka hanya nelayan kecil. Dari rumpon-rumpon itulah menggantungkan hidup. Namun kalau sudah begini bagaimana mau mencari nafkah.

Kejadian ini sudah berlangsung cukup lama, bahkan sejak beberapa tahun lalu. Dari pertemuan yang dilakukan dengan Dinas Perikanan Natuna hasilnya nihil. Mereka berdalih tak ada kewenangan di laut.

Pihaknya telah mendata jumlah rumpon hilang di Midai sebanyak 4 buah, Sedanau 11 buah, Pulau tiga barat 6 buah. Paling banyak di Serasan, namun belum dapat angka pastinya.

“Dengan kami mengadu ini, bukan berarti kami minta duit. Tapi besok sampai selanjutnya menunggu program yang dijanjikan muncul, kami mau kerja dimana, apa kami ini mau jadi penyamun atau bajak laut”, sebutnya.

Bahrulazi meminta agar masalah ini diatasi segera mungkin. Apabila dalam satu bulan tidak ada perkembangan, kemungkinan pihaknya akan turun dengan jumlah nelayan lebih banyak ke kantor UPT. Dinas Kelautan dan Perikanan di Pering.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Natuna Marzuki mengambil kesimpulan dari pertemuan ini.

Pertama, belum ada kepastian dari nelayan bahwasanya rumpon tersebut hilang karena apa. Sejauh ini masih dugaan karena keberadaan kapal ikan lainnya berkafasitas besar masuk zona tangkap kapal tradisional.

“Ini kan baru dugaan. cuma tadi kan kepala UPT dinas perikanaan minta buktinya mereka juga tak ada. Ya karena biasanya kan operasinya malam, tapi koordinat rumpon mereka punya”, ujar Marzuki.

Ia meminta kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepri, agar membuat program rumpon di seluruh wilayah Kabupaten Natuna sesuai dengan anggaran .

Selama ini kata Marzuki, bukan tidak ada bantuan dari provinsi, hanya saja jumlahnya terbatas. Itu pun dianggarkan melalui pokok-pokok pikiran anggota DPRD Kepri.

“Mudah-mudahan kedepan, masyarakat kita tidak terbebani lagi untuk membuat rumpon. Karena dibantu oleh pemerintah baik kabupaten maupun provinsi”.

Kepada PSDKP agar melakukan pengawasan lebih ketat lagi kedepannya. Pasalnya, seluruh kapal yang diberikan izin pergerakannya terpantau berkat adanya sistem AIS.

“Kalau ternyata kapal-kapal itu mematikan AIS nya mereka harus dikasih warning. Karena sebelumnya kita juga sudah pernah rapat dengan dirjen, kapal-kapal itu tidak dibernarkan mematikan AIS nya, terkecuali dalam keadaan rusak”.

Dalam pertemuan itu turut dihadiri
anggota DPRD lainnya seperti Hendry FN, Andes Putra, Azi dan Eryandy. Dari eksekutif hadir pihak PSDKP, Kepala UPT DKP Provinsi Kepri, dan Plt Kepala Dinas Perikanan Natuna.(Red)

Recommended For You

Avatar

About the Author: metro indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *