Membangkang, Bupati OTT Sendiri Bawahannya

 

Kediri.MetroIndonedia.co.id – Meski sudah diperingati agar semua ASN tidak meminta THR kepada masyarakat maupun pengusaha, namun peringatan itu seakan tidak berarti bagi Camat Purwosari.

Bersama Kasi PMD, mereka diduga melakukan pungli meminta THR kepada setiap kepala desa diwilayah kerjanya. Hal itu membuat Bupati Kediri merasa jengkel.

Dikutip dari Sindonews Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana melakukan OTT langsung kepada kedua oknum ASN Kediri itu.

Perbuat  kedua ASN ini, telah mencoreng nama baik Pemkab Kediri. Oleh karena itu, Bupati akan memberikan sanksi tegas kepada Camat Purwoasri, berinisial M, dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kecamatan Purwoasri berinisial D.

“Mereka berdua terlibat dalam perkara meminta uang dengan dalih tunjangan hari raya (THR). Padahal, pelaku sudah diingatkan berkali-kali, namun masih tetap ngotot meminta uang THR.
Adapun sanksi akan diberikan sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010.

“Untuk Camat Purwoasri berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dan kasus Kasi PMD Kecamatan Purwoasri melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010 sehingga diberikan sanksi hukuman berat penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun,” kata Bupati Hanindhito, Sabtu (15/5/2021).

Besaran uang THR yang ditarik mulanya Rp1,5 juta, namun turun menjadi Rp1 juta. Uang itu diambilkan dari kas desa oleh setiap bendahara desa dan disetorkan ke oknum tersebut.

Di Kecamatan Purwoasri, terdapat 23 desa, namun saat Bupati sidak ke lokasi, hanya menemukan uang Rp15 juta ucapnya.

Selanjutnya, Pemkab Kediri akan meminta surat rekomendasi kepada Pemprov Jatim untuk melapor ke Kemendagri terkait dengan pengajuan sanksi itu.

“Senin (17/5) kami akan bersurat ke Kemendagri. Hal ini pun juga harus melalui pendampingan dari provinsi dan ada surat rekomendasi dari provinsi. Ini sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 ayat 3, bahwa kepala daerah belum boleh (langsung mengganti). Kalau mau ganti jajaran harus ajukan izin ke Kemendagri,” ujar dia.

Lalu bagaimana dengan sanksi hukumnya?. Apakah kegiatan dilakukan Camat dan Kasi PMD ini tidak  layak di Pidana?./Red

Recommended For You

Avatar

About the Author: metro indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *