Kurang Transparan, DPD LSM PERKARA Layangkan Surat Klarifikasi ke Dispora Kota Metro

(Lokasi Taman pembuatan gazebo dan lampu tenaga surya tidak terurus)

 

Kota Metro. metroindonesia.co.id – DPD Lembaga LSM Pemerhati Kinerja Aparatu Negara (Perkara) Kota Metro, melayangkan surat klarifikasi atas dugaan markup pembuatan Gazebo dan Lampu Tenaga Surya yang bersumber dari dana DAK T.A 2019 di Dinas Kepemudaan, dan Olah Raga Kota Metro tertanggal 07 Januari 2022, dengan Nomor surat : 139/LSM-PERKARA /MTR/1/ 2022.
Kepada metroindonesia.co.id, Ketua DPD LSM PERKARA Hendrik, SH mengatakan, terdapat 6 (enam) titik pembuatan Gazebo dengan nilai Rp.100.000.000,- dan 2 (dua) titik lampu tenaga surya dengan nilai pagu kurang lebih Rp. 90.000.00,- bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2019. Pekerjaan tersebut berada dilokasi Capit Urang, Kecamatan Metro Utara terindikasi Korupsi. Hendrik berharap, dengan dilayangkanya surat klarifikasi dinas terkait dapat meninjau ulang kembali pekerjaan serta mengambil tindakan tegas bagi siapapun oknum yang terlibat dengan sengaja melakukan pelanggaran yang telah menyalah gunakan uang negara untuk kepentingan pribadi maupun golongan, baik itu kepada oknum -oknum birokrasi ataupun dari pihak rekanan. ” Secara kelembagaan kami LSM-PERKARA akan mengawal persoalan ini sampai ke permukaan hukum dan juga akan kami gelar dipermukaan publil secara terbuka ” teketua DPD kepada wartawan metroindonesia.co.id, Rabu 12 Januari 2022.

” Surat klarifikasi sudah kami kirimkan dan juga kami tembuskan kepada Walikota Metro dan Kejaksaan Negeri Kota Metro. Jika sampai dengan batas waktunya tidak juga kami mendapatkan hasil klarifikasi dalam masalah tersebut, maka untuk selanjutnya kami akan tindak lanjuti sampai ke Polda maupun Kejaksaan Tinggi Lampung ” Ujar Hendrik.

Perlu diketahui, bahwa DPD LSM Perkara Lampung merupakan Organisasi (Ormas) yang sifatnya terbuka majemuk dan mandiri untuk semua Warga Negara RI, tanpa membedakan latar belakang sosial agama, suku, ras, pendidikan serta memperjuangkan kedaulatan rakyat dengan dasar demokrasi keadilan dan hukum.

Selanjutnya LSM Perkara dinahkodai Hendrik SH selaku DPD Provinsi Lampung adalah Lembaga Swadaya Masyarakat sebgai Sosial Control Of The Change dalam mewujudkan tata pemerintahan dan tata pengelolaan yang baik.

Untuk mencapai misinya serta maksud dan tujuan diantara Lembaga Swadaya Masyarakat dengan lembaga penyelenggaraan pemerintahan, bersih dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta terciptanya pemerintahan yang transparan, partisipasi dan akuntabilitas.

Sementara Kadispora Kota Metro belum dapat dihubungi untuk memberikan klarifikasi terkait surat yang dilayangkan LSM Perkara. Hal tersebut sangat perlu guna perimbangan berita. (Rio)

Recommended For You

Avatar

About the Author: metro indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *