Diduga Kuat Tidak Miliki SBU, Pantaskah Pelaksana Proyek Gedung LAM Kepri Dikenakan Sanksi?

(Gedung LAM Kepri. Foto-Roby Sianipar)

Tanjungpinang, metroindonesia.co.id – Diduga melanggar aturan, pengerjaan proyek Gedung LAM Kepri berpotensi dikenakan sanksi penghentian dan pemutusan kontrak serta pengenaan daftar hitam.

Sanksi ini sesuai Bab XII tentang Sanksi Administratif yang ditetapkan oleh Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dan perubahannya. Diatur pada BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 89 ayat 2 :
“Setiap badan usaha dan badan usaha asing yang tidak memenuhi kewajiban memiliki lzin Usaha yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) dan Pasal34 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa:
a. peringatantertulis;
b. denda administratif; dan/atau
c. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi.”

Dan Pasal 90 : “setiap badan usaha yang mengerjakan Jasa Konstruksi tidak memiliki sertifikat Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
a. denda administratif;
b. penghentian sementara kegiatan layanan Jasa Konstruksi; dan/atau
c. pencantuman dalam daftar hitam.

Selaku kontraktor pelaksana yang mengerjakan proyek Pembangunan Gedung LAM Provinsi Kepulauan Riau (Lanjutan) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 10.145.983.753,49, CV. Halifa Berkah Utama diduga kuat tidak memiliki ijin usaha yang berlaku sesuai dengan PP No. 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha Berbasis Resiko.

Kondisi ini merupakan hasil pengaturan antara Pokja, PPK hingga ditetapkannya CV HBU sebagai pemenang tender.

Sebab, diketahui saat tender dilaksanakan pada akhir November 2023. Pada uraian singkat pekerjaan diterangkan, pekerjaan Pembangunan Gedung Lam Provinsi Kepulauan Riau (Lanjutan) Lingkup Pekerjaan : 1. Pekerjaan Persiapan 2. Pekerjaan Struktur 3. Pekerjaan Arsitektur 4. Pekerjaan Saluran Air 5. Pekerjaan AC 6. Pekerjaan Lift 7. Pekerjaan Landscape.

Pekerjaan tersebut di atas, bila mengacu PP. No. 5 Tahun 2021, maka termasuk jenis kegiatan usaha Jasa Konstruksi. Tetapi, pihak Pokja dan PPK sepakat kegiatan ini termasuk kegiatan usaha Jasa lainnya. Dan ditetapkan syarat tender : Izin berusaha berbasis risiko dengan KBLI kode 43304 – Dekorasi Interior, kode 43305 – Dekorasi Eksterior, kode 43211 – Instalasi Listrik, kode 43302 Pekerjaan Lantai, Dinding, Peralatan, Sanitair dan Plafoond, yang masih berlaku sesuai peraturan perundang-undangan.

Beredar kabar bahwa saat tender, kedua perusahaan yang ikut tender diduga dikendalikan oleh orang yang sama.

Sampai berita ini diturunkan, pihak terkait mulai pokja, kontraktor pelaksana gedung LAM Kepri, serta PPK kegiatan belum berhasil ditemui guna konfirmasi permasalahan ini.

Penulis: Robi Sianipar

Recommended For You

Avatar

About the Author: metro indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *