Diduga Adanya Kolaborasi Dalam Penanganan Kasus Korupsi di Dinas LH, ORMAS BIDIK Warning Kejaksaan Negeri Kota Metro

(Ketua DPC Ormas Bidik Kota Metro)

 

Kota Metro, metroindonesia.co.id – Lambannya penanganan kasus dugaan korupsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro jadi sorotan. Upaya penegakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Metro terkesan jalan ditempat.

Hingga saat ini, penanganan kasus dugaan korupsi pada anggaran tahun 2020, di DLH masih tahap pemeriksaan . Menanggapi adanya proses penegakkan hukum di Kejaksaan Negeri terkesan jalan ditempat, DPC ORMAS BIDIK Kota Metro Rio Ellen memberikan warning kepada Kejaksaan cdan meminta lebih serius menangani perkara yang ada.

“Mewakili suara masyarakat Kota Metro kami berharap kepada Kejaksaan untuk tidak mengambil kesempatan dalam hal penegakan hukum . Jangan sampai ada kolaborasi yang pada akhirnya menjatuhkan citra Kejaksaan selaku APH, “ ujar ketua DPC ORMAS Barisan Indonesia Pemantau dan Pengawas Tindak Pidana Korupsi (BIDIK) Kota Metro, Selasa 15 Februari 2022.

Selain itu, Rio mengatakan masih adanya beberapa perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kota Metro, kita akan pantauan terus sejauh mana perkembangannya.” Masih kita pantau perkembangannya, jika senyap, akan kita layangkan surat konfirmasi dan klarifikasi kepada Kejaksaan terkait perkara yang akan kita tanyakan,“ ucapnya.

Diberitakan sebelumnya, dugaan adanya markup sejumlah paket kegiatan di UPTD PAS DAN ILT milik Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro T.A 2020 berlanjut di Kejaksaan Negeri Kota Metro.
Selasa 23 November 2021, Kepala Bidang (Kabid) Bidang Kebersihan Dan Pengelolaan Sampah di Dinas Lingkungan Hidup (LH) Kota Metro Dedi Alfian terlihat sedang menjalani pemeriksaan dikejaksaan Kota Metro.

Belum diketahui materi pemeriksaan apa di gedung Satya Adhi Wicaksana saat itu. Hingga saat ini masih menjadi tanda tanya besar oleh media.
Sementara itu, Erfano A Djunaidi selaku Kasi Tempat Pengelolaan Terpadu Dinas LH ketika dikonfirmasikan, 24 November 21 terkait besaran anggaran masing – masing pekerjaan dilokasi UPTD TPAS Karang Rejo menolak untuk menjawab, dirinya hanya mengakui sebagai PPTK terhadap sejumlah pekerjaan yang ada.

” Jadi tanyanya apa dulu ini, kalau soal materi penyelidikikan saya nggak bisa sampaikan. Anggaran juga saya tidak bisa sampaikan, karena kita masih dalam pemeriksaan, kemarin kabid saya saja sedang diperiksa terkait masalah tekhnis, takutnya itu nanti masuk dalam materi penyelidikkan, jadi saya tidak bisa sampaikan itu,” ujar Fano. (Akbar)

Recommended For You

Avatar

About the Author: metro indonesia

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *