Natuna MI)– Di tengah ketegangan konflik AS-China, di Laut China Selatan (LCS) diharapkan tidak mempengaruhi tugas TNI, khususnya TNI-AL saat melaksanakan tugas, pengamanan di perairan laut Natuna Utara, Kepulauan Riau.
Hal ini dijelaskan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I, Laksamana Madya TNI I. N. G Ariawan, S. E., M. M, ketika meninjau kesiapan TNI di Natuna menghadapi situasi konflik AS-China di Laut China Selatan, di VIP room Lanud Raden Sadjad, Rabu (24/6/2020) pagi.
Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI I. N. G Ariawan, tiba di Bandara udara Raden Sadjad Ranai disambut Danlanud RSA Kolonel PNB Fairlyanto, Asintel Guspurla Kolonel Laut (P) Ivong Wicaksono, Danlanal Ranai Kolonel Laut (P) Dofir, Dandim 0318/Natuna Letkol (Czi) Ferry Kriswardana S.Sos, Danyonkokposit /1 Gardapati, Kapolres Natuna AKBP Ike Krisnadian, Ketua DPRD, Kakansar Natuna Mexianus Bekabel serta sejumlah pejabat lainya, Rabu (24/06/2020) pagi.
Mengingat laut Natuna Utara berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan (LCS), penjagaan pengamanan di perairan Natuna Utara harus tetap mengedepankan kewaspadaan dengan situasi dan kondisi yang terjadi.
“Intinya jangan sampai terprovokasi, jika memeriksa kemungkinan mereka (negara yang terlibat konflik) berada di daerah claim, maka petugas keamanan disitu harus berkomunikasi secara baik dengan mereka,” ucapnya.
Dan ia mengingatkan, jangan lupa untuk mengambil plot posisi kapal tersebut lalu langsung kirimkan ke komando atas, guna ditindaklanjuti.
Pangkogabwilhan I juga, minta agar antara satuan dan juga pemerintah daerah harus saling berkoordinasi serta turut memberikan masukan soal pengamanan wilayah perairan Laut Natuna Utara.
“Pemimpin harus menyatu dan ada rasa solidaritas tinggi kepada pimpinan lain. Pemikiran kooperatif adalah mencari solusi dan kontrusif yang bisa mencari jalan keluar,” tegas Ariawan.
Sementara itu Danguspurla Koarmada I Laksamana Pertama TNI Didong Rio Duta, S.T., M.A.P., M. Tr (Han) memaparkan situasi kondisi terkini di perairan Laut Natuna Utara, bahwa secara umum Operasi Guspurla Koarmada I hingga saat ini berjalan dengan aman dan lancar.
Terkait Gakkum (pengakkan hukum) dan Garlat (penyelenggaraan latihan) di area yang belum ditentukan, TNI AL telah membuat Unilateral Act berisi klaim maksimal Indonesia di laut, sehingga dengan menetapkan 200 NM ZEEI sesuai Unclos 1982.
Dalam operasi itu kata Didong, juga dilakukan pemaksaan terhadap pengusiran kapal Coastguard maupun kapal pengawas perikanan Vietnam oleh aparat TNI AL di area Unlimited ZEE.
Hal ini juga kemungkinan dapat menjadi konflik yang memicu protes dari pihak pemerintahan Vietnam maupun dunia Internasional.
Didong menambahkan dalam upaya penegakan hukum di wilayah klaim fungsi unsur laut kapal pengawas perikanan KKP dan Bakamla lebih dikedepankan, pungkasnya.
Informasi kunjungan kerja Pangkogabwilhan I Laksamana Madya TNI I. N. G Ariawan ke Natuna kali ini, merupakan kunjungan perdana sejak ia menjabat sebagai Pangkogabwilhan I.
Selain itu Pangkogabwilhan I, juga menyempatkan diri meninjau Hanggar Integratif Lanud RSA, ruang Pusdalops, ruang kamar crew pesawat dan tenda Hanggar Barat TNI AU didampingi
Danlanud RSA Kolonel PNB Fairlyanto, Asintel Guspurla Kolonel Laut (P) Ivong Wicaksono.
Danlanal Ranai Kolonel Laut (P) Dofir, Dandim 0318/Natuna Letkol (Czi) Ferry Kriswardana, Dansatrad 212 Letkol Lek Bambang Suyono, Danyon Komposit I/GP / Letkol Inf Rahmat, Kapolres Natuna AKBP Ike Krisnadiyan, Captain pilot CN 212/P 8201 Mayor Laut (P) Ahmad Ervan serta dihadiri Ketua DPRD Natuna Andes Putra, Kakansar Natuna Mexianus Bekabel S.Sos/Dayu/penlanal.
